Fungsi Pranata Politik Beserta Contohnya

Dengan adanya pranata politik tentunya mempunyai suatu tujuan, lalu apa sajakah tujuan dari pranata poitik tersebut? dan bagaimanakah contohnya?, berikut beberapa fungsi dan contoh dari pranata politik.

1. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang

Presiden yang menjadi representasi dalam suatu negara mempunyai tugas untuk mengajukan rancangan suatu perundang-undangan (RUU) yang selanjutnya akan diajukan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk selanjutnya dilakukan legislasi.

Prosesi pembuatan undang-undang negara memperlihatkan peranan lembaga politik yang mengesahkan peraturan/ norma melalui undang-undang. Norma hukum yang sudah disahkan oleh undang-undang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

 

Contoh :

Rapat paripurna yang membahas tentang suatu rancangan perundang-undang (RUU) mengenai organisasi massa. Rapat tersebut tentunya membahas tentang suatu aturan dan tata tertib tentang pengawasan pendirian organisasi massa (ormas).

RUU ini tidak hanya dapat diajukan oleh presiden saja, tapi juga dapat diajukan oleh organisasi legislatif lainnya dan sesudah itu, disahkan oleh lembaga legislatif yakni dewan perwakilan rakyat (DPR)

2. Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui

Pemerintah diharapkan bisa melaksanakan amanat undang-undang yang sudah disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai aspek undang-undang. Jadi, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut dengan cara mensosialisasikan undang-undang.

Sehingga pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi suatu undang-undang dan tentunya juga memberikan sanksi pada masyarakat yang sudah melanggar undang-undang dan tentunya hukuman tersebut juga sudah diatur oleh undang-undang.

Contoh :

Rancangan undang-undang tentang organisasi massa yang telah disahkan oleh DPR tentang sebuah aturan organisasi massa yang sudah mengikat organisasi masa itu sendiri maupun pergerakan mahasiswa Indonesia sehingga mengatur dan mengawasi organisasi massa di Indonesia.

3. Menyelesaikan Konflik

Dalam kehidupan sosial tentunya manusia akan berhadapan dengan namanya sebuah konflik, baik konflik yang ringan maupun berat. Oleh karena itulah norma hukum ini diadakan supaya bisa mengatur masyarakat agar menjadi lebih rukun lagi dalam bermasyarakat.

4. Menyelenggarakan Pelayanan Umum

Demi untuk mecapai visi dan misi bangsa serta negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka banyak sekali hal yang harus dijalani. Salah satunya melakukan sebuah pembangunan diseluruh lapisan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan layanan umum seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, angkutan umum, jalan raya, rekreasi dan lain lain.

Contoh :

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah juga harus membuka lahan industri, pertanian, pendayagunaan sumber daya alam, memperluas hubungan dagang baik didalam maupun diluar negri dan lain sebagainnya,

5. Melindungi Warga Negara

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dalam maupun negara asing, oleh sebab itu dalam perwujudanya maka didirikanlah sebuah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau lebih sering disebut dengan HANKAMRATA. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bangsa Indonesia bisa terhidar dari serangan luar.

 

Contoh :

Dengan adanya TNI dan Polri yang bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia, maka diharapkan masyarakat Indonesia terbebas dari ancaman baik dari dalam maupun luar.

Menarik lainnya

© 2023 Pengertian.Apa-itu.NET