Dalam mengambil suatu kebijakan, ada beberapa pilihan yang harus dipertimbangkan agar kebijakan itu ada manfaatnya atau mendapat respons positif dari masyarakat luas. Dalam mengambil kebijakan publik ada 6 (enam) kriteria yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
-
Effectiveness (evektifitas)
yang mengukur apakah suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Misalnya, apakah deregulasi investasi dapat meningkatka pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan.
-
Efficiency (efisiensi)
yang selalu menjadi tolok ukur adalah bidang, Misalnya dalam mengukur biaya per unit seperti besarnya biaya per meter bujur sangkar sebuah bangunan, besarnya biaya per kubik air dalam suatu irigasi dan lain- lain. Dibandingkan dengan efektifitas yang berorientasi kepada kualitas maka efisiensi lebih berorientasi pada kuantitatif.
-
Adequacy (cukup)
yaitu kriteria yang berkaitan dengan variasi antarsumberdaya dan tujuan yang ingin dicapai :
-
- Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu
- Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya tetap c Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah
- d Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya yang dapat berubah
-
Equity (adil)
yaituuntuk mengukur suatu strategi kebijakan yang berhubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau pengorbanan diantara berbagai pihak dalam masyarakat. Misalnya keadilan dalam pemerataan pembangunan diseluruh
-
Responsiveness (terjawab)
strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Misalnya, kebijakan pembangunan Indonesia Daerah Tertinggal (IDT) untuk menjawab agar pembangunan diwilayah IDT menyejahterakan masyarakat dimana masyarakat kota lebih dahulu menikmati, baik proses maupun hasil.
-
Approriatness (tepat)
yaitu kombinasidari kriteria diatas yang saling mendukung atau ada kriteria yang cocok tapi tidak untuk kriteria lain tetapi akhirnya harus dilakukan dalam rangka terwujudnya suatu kebijakan pilihan terakhir. Misalnya, kebijakan menaikkan BBM secara adil tidak terakomodasi tetapi dari sudut efficiency .
