Hak Pilih Universal adalah konsep yang terkait dengan bentuk organisasi politik suatu negara: demokrasi dan kediktatoran. Kedua konsep ini pada gilirannya memiliki terminologi yang luas dan beragam, tergantung pada masing-masing negara. Namun, mereka adalah dua opsi mendasar.
Demokrasi adalah sistem di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka. Dan hak pilih universal adalah mekanisme utama partisipasi warga negara. Ini terdiri dari hak untuk memilih dalam pemilihan.
Saat ini, di negara-negara demokrasi, hak pilih universal ada dengan cara yang dibakukan dan diterapkan pada seluruh penduduk yang berusia di atas 18 tahun. Ini adalah aturan umum, meskipun ada variasi di setiap negara.
Misalnya, usia mayoritas dan hak untuk memilih dilaksanakan sejak usia 15 tahun di Iran dan sejak usia 21 tahun di Pantai Gading. Ada juga beberapa batasan hukum dalam hal memilih dari usia mayoritas: tidak memiliki catatan kriminal, tidak menjadi orang asing atau tidak memiliki masalah kesehatan mental.
Oleh karena itu, ada norma (semua warga negara dewasa dari suatu negara dapat memutuskan melalui pemungutan suara siapa yang akan menjadi wakil mereka) dan beberapa pengecualian dan batasan yang ditentukan oleh setiap negara bagian dalam undang-undang pemilihannya.
Hak pilih universal tidak ada di Rezim Lama (sebelum Revolusi Prancis tahun 1789) dan partisipasi warga terbatas pada mereka yang termasuk bangsawan.
Pada abad kedelapan belas, serangkaian filsuf mempromosikan arus pemikiran baru (Pencerahan). Mereka mengusulkan reformasi sosial yang mendalam dan menganggap bahwa demokrasi harus menjadi sistem yang diterima di negara-negara beradab.
Ide-ide ini ditanamkan sedikit demi sedikit di Eropa, Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, sistem demokrasi pertama tidak menerima hak pilih universal penuh, karena ada banyak batasan: perempuan tidak dapat memilih atau, di negara-negara tertentu, mereka yang termasuk dalam kelompok etnis tertentu tidak bisa.
Pembatasan ini secara bertahap diperbaiki dan perempuan secara bertahap diakui hak untuk memilih. Itu adalah proses yang lambat dan konflik dalam banyak kasus.
Perjuangan hak pilih sudah terkenal, gerakan perempuan yang menyebar di banyak negara pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Perempuan-perempuan ini membela hak-hak perempuan dan salah satunya adalah hak memilih.
Pertarungan mereka membuahkan hasil dan suara feminin meluas ke mayoritas negara. Seseorang tidak dapat berbicara tentang sesuatu yang universal, jika pada kenyataannya hanya sebagian dari populasi yang berpartisipasi.
Dalam bahasa politik, sebuah ide digunakan untuk meringkas makna hak pilih universal: satu orang, satu suara. Ini berarti bahwa, dengan mengesampingkan batasan dan pengecualian tertentu seperti yang telah disebutkan, semua warga negara yang cukup umur memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau kondisi sosial mereka.
