Kami Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, dalam rangka politik konfrotasai dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.
Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan rakyat Indonesia juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut:
- Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial.
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
- Bersiaplah unruk mobilisasai umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Yogyakarta, 19 Desember 1961
Presiden/Pangti APRI/Panglima
Besar KOTI Pembbasan Irian Barat
Soekarno
Sebagai tindak lanjut dari, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.
- Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru.
- Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar.
Upaya Pengembalian Irian Barat
- Perundingan langsung dengan belanda
- Diplomasi PBB
- Pembentukan Pemerintahan Sementara
- Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan
Hasil keputusan KMB dapat dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Belanda tidak mengindahkan hasil-hasil KMB. Karena sampai akhir taun 1950 sebagai batas penyerahan atas Irian Barat.
Untuk mengatasi masalah Irian Bara, Indonesia menempuh berbagai cara untuk mengembalikan Irian Barat sebagai berikut.
Perundingan langsung dengan belanda
Program upaya dalam rangka pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi bilateral antara Indonesia dan Belanda telah menjadi ketetapan program kabinet natsir dan kabinet-kabinet berikutnya. Usaha diplomasi langsung dengan dengan Belanda ini mengalami kegagalan karena belanda tetap bersikeras menguasai Irian Barat.
Bahkan, dengan persetujuan parlemen, secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kerajaan belanda. Peristiwa ini terjadi pada bulan agustus 1952.
Diplomasi PBB
Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, namun tidak membuahkan hasil. Kabinet Burhanuddin melanjutkan usaha kabinet yang digantikannya dengan membawa masalah Irian Barat kesidang majelis umum PBB.
Pihak Belanda menanggapi usaha Indonesia dengan meyakinkan sidang PBB bahwa masalah Irian barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Tentunya pernyataan belanda ini tidak diterima oleh Indonesia, sehingga pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I seluruh persetujuan KMB dibatalkan.
Pada tahun 1956, Belanda tetap bersikeras ingin menguasai Irian Barat. Oleh karena itu, Indonesia berusaha menghadapi sikap belanda secara konfrontatif melalui bidang militer dan ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah Indonesia mengirimkan misi yang dipimpin Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah financial ekonomi belanda di jenewa pada tanggal 7 januari 1956. Akan tetapi,
Pembentukan Pemerintahan Sementara
Perjuangan pembebasan Irian Barat juga ditempuh melalui politik dalam negeri. Bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 11, tanggal 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat. Tujuan pembentukan pemerintahan sementara dalam hal ini adalah pernyataan pembentukan Propinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI.
Propinsi Irian Barat yang terbentuk itu meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda ditambah daerah Tidore, Oba, Patani dan Wasile di Maluku Utara. Pusat pemerintahan Propinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore Maluku. Sebagai Gubernurnya Sultan Zaenal Abidin Syah ( Sultan Tidore ). Pelantikannya dilangsungkan tanggal 23 September 1956.
Akibat dari pembentukan pemerintahan sementara Propinsi Irian Barat, antara lain Belanda makin terdesak secara politis. Selain itu Belanda menyadari bahwa Irian barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.
Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan
Selain melalui bidang politik usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi. Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio memang bukan senjata tetapi berupa konfrontasi ekonomi.
Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
Setelah itu terjadilah serentetatn pengambilalihan ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan tersebut semula dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia, antara lain :
- a. Perbankan seperti Nederlance Handel Maat schappij (namanya kemudian menjadi Bank Dagang Negara)
- b. Perkapalan
c. Perusahaan Listrik Philips
d. Beberapa perusahaan perkebunan
Untuk meningkatkan gerakan dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia tanggal 10 Februari 1958 permerintah membentuk Front Nasional Pembebasas Irian Barat
