Sebagian besar negara di dunia memiliki Konstitusi. Ini adalah dokumen yang menetapkan hukum dasar yang mengatur bentuk organisasi politik, sosial dan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, Konstitusi adalah peraturan umum yang darinya asas-asas dan norma-norma yang mempengaruhi sekelompok warga negara disusun.
Kekuasaan Konstituen ditentukan dalam Konstitusi. Setiap negara memiliki sejarah dan tradisinya sendiri, meskipun secara umum Kekuasaan Konstituen terdiri dari sekelompok ahli hukum yang dengan konsensus mengusulkan teks konstitusi. Proposal akhir harus disetujui melalui referendum di mana warga negara menyetujui atau tidak menyetujui dengan suara mereka keabsahan teks yang diusulkan. Mekanisme ini bukan satu-satunya, tetapi yang paling luas.
Kekuasaan yang berbeda dari suatu negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dijelaskan oleh Kekuasaan Konstituen, karena itu adalah hukum yang lebih tinggi di mana legalitas yang mengatur hubungan warga negara dibangun.
Setelah rakyat menyetujui usul konstituen dengan suara mereka, itu disetujui dan dikatakan bahwa kedaulatan rakyatlah yang menjamin keabsahan konstitusi yang disetujui. Suara rakyat adalah unsur yang melegitimasi konstitusi
Pasal-pasal yang membentuk Konstitusi bertindak sebagai acuan hukum bagi dokumen hukum lain dari suatu bangsa. Tidak boleh ada undang -undang atau peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi. Dan dalam pengertian inilah kita berbicara tentang Kekuasaan Konstituen, karena rangkaian pasal-pasal konstitusi adalah acuan organisasi yang mengatur hak dan kebebasan warga negara.
Kekuasaan Konstituante tidak hilang dengan persetujuan Konstitusi. Agar tetap berlaku dan bermanfaat, dibentuk suatu badan (Mahkamah Konstitusi), yaitu lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk mentaati pasal-pasal yang dikembangkan dalam Konstitusi. Ini adalah Pengadilan yang memutuskan apakah norma-norma yang diusulkan di salah satu tingkat Negara itu sah atau tidak,
Proses modifikasi Konstitusi disertai dengan perdebatan sosial yang luas. Contoh klasik adalah Konstitusi Amerika Serikat. Untuk menyetujui suatu perubahan atau modifikasi di dalamnya (digunakan kata amandemen) perlu disetujui oleh sebagian besar wakil rakyat.
Masalah dalam Kekuasaan Konstituen
