Teokrasi adalah pemerintahan yang mengakui Tuhan atau dewa sebagai penguasa tertinggi. Bagi masyarakat, teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuatan ilahi mengatur dunia manusia, baik dalam bentuk manusia, atau dalam banyak kasus, melalui perwakilan lembaga keagamaan (seperti gereja ) yang menduduki atau mendominasi ranah publik. Pemerintah teokratis memberlakukan hukum ekonomi .
Teokrasi tidak dapat disamakan dengan bentuk-bentuk lain dari pemerintahan sekuler yang merupakan agama formal, atau hanya dipengaruhi oleh konsep-konsep teologis atau moral, dan monarki didirikan ” Dengan Izin Allah “.
Teokrasi dapat berupa monisme, yang merupakan hierarki administrasi pemerintahan sejalan dengan hierarki administrasi keagamaan, atau bisa dua-tangan, tetapi administrasi negara lebih rendah dari hirarki keagamaan.
Beberapa partai politik yang demokratis dan organisasi lain mendukung pembangunan kembali pemerintahan teokratis. Lihatlah rencana partai Islam . Contoh-contoh lain yang dikutip termasuk Gereja Unifikasi dan Rekonstruksi Kristen .
Dalam perkembangannya paham teokrasi terbagi kedalam dua bagian, yaitu:
- Paham Teokrasi Langsung
Pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula.
- Paham Teokrasi Tidak langsung
Yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala Negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala Negara atau raja diyakini memerintah atas nama Tuhan.
Contoh Paham Teokrasi Tidak Langsung:
Dalam sejarah, raja di Negara Belanda diyakini sebagai pengemban tugas suci yaitu kekuasaan yang merupakan amanat suci (mission Sacre) dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya. Politik seperti inilah yang diterapkan oleh pemerintah belanda ketika menjajah Indonesia. Mereka meyakini bahwa raja mendapat amanat suci dari Tuhan untuk bertindak sebagi wali dari wilayah jajahannya itu. Dalam sejarah, politik belanda seperti ini di sebut politik etis (etische politiec).
Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi
Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan Negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena menurut paham ini pemerintahan dijalankan dengan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan, dalam masyarakat, bangsa dan negara dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan.[1][2]
Doktrin Ketuhanan mengemukakan hak-hak raja yang berasal dari Tuhan untuk memerintah dan bertahta sebagai raja (Devine Rights of Kings). Doktrin ini lahir sebagai resultante kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan. Kaum “monarcohmach” (penentang raja) berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu beranggapan kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan.
Ciri – Ciri Negara Teokrasi
- Cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara.
- Pemimpin yang berkuasa merupakan pilihan Tuhan.
- Hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan
- Pemerintah dipegang oleh organisasi keagamaan.
